Dunia Islam

Siapakah Yang Layak Jadi Mediator Perdamaian Dunia ?

Oleh Darisman Broto *

            Pasca Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina sontak sidang resolusi Majelis Umum PBB digelar dan menolak keputusan Amerika Serikat mengenai status Yerusalem.         

          

              Dalam voting Majelis Umum PBB yang digelar pada Kamis (21/12/2017) waktu setempat, sebanyak 128 negara, termasuk Indonesia mendukung resolusi PBB yang menolak keputusan AS soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menyerukan AS untuk mencabut keputusannya itu. Adapun 9 negara menolak dan 35 negara memilih abstain. Selain itu, 21 negara tidak hadir untuk memberikan suara dalam voting tersebut.

          

             Bukan Majelis Umum PBB saja rakyat dari berbagai Negara berunjuk rasa mengecam keputusan Trump tersebut. Termasuk rakyat Indonesia khususnya umat muslim menggelar demo damai dan do’a bersama.

           

              Ada juga yang menggelar Seminar guna ikut dalam sumbangsih dan peran serta penyelesaian persoalan Palestina. Diantaranya adalah Jamaah Muslim Ahmadiyah pada Sabtu, 23 Desember 2017 mengadakan Seminar Nasional betema : AHMADIYAH DAN PALESTINA di kantor Pusat Jamaah Muslim Ahmadiyah Indonesia, Jl. Balikpapan I No.10 Jakarta Pusat. 

         

               Acara yang diprakarsai Pemuda Ahmadiyah ini mengemuka yang salah satunya dibawakan oleh Narasumber Maulana Rakheeman A. Jumaan. Bahwa Jamaah Muslim Ahmadiyah melalui Khalifahnya, yaitu Hazrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad ^ra Khalifah Ahmadiyah ke-2 menulis dua buah risalah yang sangat berbobot dalam mengungkapkan latar belakang mengenai rencana jahat pemisahan Palestina. Makalah pertama diterbitkan pada 28 November, sedangkan risalah kedua pada 11 Desember 1947.

           

               Dalam risalah tersebut, beliau dengan sangat gamblang menyatakan bahwa konspirasi busuk antara Uni Soviet, Amerika Serikat dan Inggris. Beliau menegaskan bahwa kekuatan adidaya ini tampak bermusuhan satu sama lain, padahal sebenarnya mereka bersatu untuk mencapai tujuan politis mereka. Ketiganya sama sekali tidak memiliki simpati untuk dunia Arab dan Islam. Beliau menyeru orang-orang Islam untuk berdiri di atas kaki mereka dan menggalang persatuan.

               

                 Surat kabar An-Nida yang bermarkas di Bagdad tertanggal 12 Juli 1948 menulis :

                 “ Kami telah menerima risalah yang memuat amanat Mirza Mahmud Ahmad yang diucapkannya di Lahore, di mana beliau menyerukan seluruh umat Muslim untuk bersatu serta mengangkat tekad yang bulat dan efektif guna menyelamatkan Palestina dari cengkraman kejahatan kaum Zionis.

                

               Beliau juga menggugah rakyat Pakistan untuk mengerahkan bantuan secepatnya bagi perjuangan bangsa Arab Palestina. Beliau telah menghimbau segenap muslimin, mengingatkan mereka terhadap ajaran Nabi Suci Muhammad ^SAW  dan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Suci, menandaskan perlunya merapatkan barisan untuk menghadapi agresi kaum Zionis yang didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam rangka memburu kepentingan dan tujuan mereka. “

               

               Hazrat Sir Muhammad Zafrullah Khan, L.L.B., K.S.C.I. Menteri Luar Negeri Pakistan yang juga warga Jamaah Muslim Ahmadiyah dalam pidatonya selama 115 menit di UN Security Council on Palestine, 7 Oktober 1947 secara ilmiah membeberkan bahwa keputusan apapun yang diambil, baik unitary area maupun partition , tetap memiliki resik. Namun, yang jelas, dari berbagai kajian, solusinya tidak mungkin tidak haruslah berlaku adil.

                   Di Lain tempat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ( GMKI ) juga  menyelenggarakan Diskusi Publik yang bertema : REKOMENDASI INDONESIA SEBAGAI MEDIATOR PERDAMAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA, Sabtu, 23 Desember 2017 di Kantor GMKI Jl. Salemba Raya No.10 Jakarta Pusat.

                  Abdul Ghopur dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa yang menjadi salah satu Narasumber mengamini pendapat penulis. “….saya setuju dengan apa yang dikatakan mas tadi dari Ahmadiyah keadilan harus dikedepankan dan Indonesia jika ingin menjadi mediator perdamaian harus menjadi tauladan….” ujarnya.

                 

              Ya. Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan mempunyai politik bebas aktif. Pembukaan UUD 45 mengatakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

               

             Pada sesi berikutnya muncul pertanyaan dalam diskusi ini. Apakah Indonesia perlu mengadakan hubungan diplomatik dalam persoalan Palestina-Israel. Bagaimana mungkin Indonesia yang selama ini mempunyai hubungan yang mesra dengan Palestina namun disisi lain tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel namun mau ikut dalam penyelesaian konflit Palestina-Israel.

               

             Dr. iur. Damos Dumoli Agusman , SH, MA dari Direktur Jendral Hukum & Perjanjian Internatsional , Kementerian Luar Negeri menjawab pertanyaan ini dengan menggambarkan Menlu Retno Marsudi berjabat erat dengan Benyamin Netanyahu PM Israel. Apa yang terjadi, bukan suami bu Menlu yang cemburu dan marah tapi sebagian kalangan rakyat Indonesia belum bisa menerimanya. Senada dengan Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M, Ph.D Guru Besar Hukum Internasional , Universitas Indonesia. Mengadakan hubungan diplomatic dengan Israel sama juga mengakui keberadaan Negara Israel.

             

            Lain halnya dengan Pendeta Dr. Albertus Patty yang tidak sependapat dengan Prof Hikmanto. Pendeta Patty berpendapat hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel musti dijalin seperti halnya yang pernah akan diupayakan di zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menjadi dilematis tentunya jika Indonesia akan ikut dalam penyelesaian persoalan Palestina-Israel jika tidak mempunyai hubungan diplomatik.

               Pengalaman penulis menjelang digelarnya Pilkada DKI yang telah berlalu ketika Anies Baswedan diusung Partai Gerindra dan PKS beberapa hari setelah beliau diusung kedua Partai tersebut penulis mengadakan diplomasi silaturahmi ( rabtah ) ke kediamannya di bilangan Lebak Bulus Jakarta Selatan. Dari teman-teman Ahmadi merespon langkah penulis ini dengan dinamika pendapat.

                     Partai pengusung Anies-Sandi yaitu Gerindra pernah menyatakan Manifesto terhadap Ahmadiyah dan Syiah.  Kalangan aktifis keberagaman menyayangkan Manifesto itu bisa keluar dari Partai yang keberadaannya di Negara Ber-Bhinneka Tunggal Ika ini.  Begitu juga Partai PKS, partai yang berhauluan dakwah Islam ini tidak pernah menunjukan keberpihakannya terhadap Ahmadiyah maupun Syiah.

              Berkaca sebentar pada kisah Nabi Musa ^as yang berhadapan dengan musuh besarnya yaitu Firaun.  Sebegitu zalimnya Firaun yang dijuluki dengan Raja Lalim terhadap kaum Yahudi namun Nabi Musa ^as tetap mengadakan hubungan diplomatik dakwah dengan mengutus saudaranya Nabi Harun ^as. . 

              Kembali pada Rekomendasi perdamaian untuk Palestina. Dr. Abdul Mukti Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah berpendapat. Selain upaya yang dilakukan Negara atas perdamaian Palestina-Israel, juga tidak kalah penting upaya-upaya elemen masyarakat sipil untuk andil dalam hal ini, seperti Lembaga yang dimotori Din Syamsudin. Jaringan elemen masyarakat sipil Indonesia bersama elemen masyarakat di AS bisa menjadi penekan pemerintah AS. Begitu juga elemen masyarakat muslim di Indonesia perlu mengadakan hubungan yang inten guna penguatan masyarakat Palestina sendiri yang kerap tidak kompaknya di dalam internal di negeri mereka. 

                 Ahmadiyah sebagai gerakan dakwah Islam internasional sebenarnya sudah menjalankan apa yang diharapkan Abdul Mukti. Langkah-langkah dan kontribusi yang sudah dilakukan pimpinan Ahmadiyah Hazrat Khalifatul Masih V ^atba  adalah pertama Gerakan doa ( Simpati ), beliau menyerukan kepada kepada seluruh Muslim Ahmadi untuk mendoakan keselamatan umat Islam terutama di Timur Tengah dan memberi hidayah kepada para pemimpinya agar memimpin dengan ketakwaan, kesalehan dan keadilan.

                 Kedua , bantuan kemanusiaan ( Donasi ). Terkait bantuan materi Hazrat Khalifatul Masih V ^atba   juga telah menginstruksikan Humanity First, organisasi nirlaba milik Jamaah Muslim Ahmadiyah. Bukan saja secara kelembagaan atau organisasi, secara perorangan pun para Muslim Ahmadi di sana turut membantu. Di antaranya adalah gerakan “ save the Children “ .

                 Ketiga, pembicaraan Damai ( Diplomasi ). Diplomasi perdamaian yang dilakukan Khalifah Ahmadiyah ke-V atba sebagai antisipasi agar Perang Dunia Ketiga tidak terjadi. Hal ini dilaksanakan dalam bentuk Peace Symposium atau pidato perdamaian di parlemen Negara-negara tertentu.

                 Keempat Penyiaran Dakwah ( Teologi ). Dakwah merupakan salah satu langkah yang meskipun cukup sukar dan memerlukan waktu yang terus menerus, tetapi hasilnya akan berdampak baik. Bila banyak orang Yahudi kembali kepada jalan Allah swt dan ketakwaan, insya Allah akan tercipta kedamaian di kawasan tersebut.

                Bukan saja oleh Khalifatul Masih ke-V  Hazrat Mirza Masroor Ahmad atba seruan perdamaian dilakukan keberbagai pihak. Paus Fransiskus pada pidato tahunannya ‘ Urbi or Orbi ‘ ( ke kota dan dunia ) dalam pesan Natal Senin ( 25/12/2017 ) merasakan ada “ angin perang “ setelah pengakuan Donald trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

                Pemimimpin Katholik dunia ini berbicara tentang konflik Timur Tengah, ketegangan nuklir di Korea Utara dan titik nyala lainnya dalam ‘Urbi or Orbi ‘ tersebut. Hal ini beliau sampaikan empat hari setelah 128 negara mendukung sebuah resolusi PBB yang mendesak AS untuk membatalkan keputusannya soal Yesusalem.  Bukan kali ini saja , seruan perdamainnya kerap diserukan Paus dipelbagai kesempatan kunjungan ke pelbagai Negara.

                 Langkah Trump yang akan memindahkan ibu Kota Israel ke Yerusalem juga mendapat protes dari kalangan politisi Yahudi di Amerika Serikat Bernie Sanders. Sanders mengatakan, pemindahan akan merusak prospek perjanjian damai Israel-Palestina dan memperparah, mungkin membuat kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi.

               Pemimpin Serikat untuk Yuhadaisme Rabbi Rick Jacobs di Amerika Serikat mempunyai pandangan yang sama. Umat Yahudi memang menganggap Yerusalem sebagai ibu kota mereka, tapi saat ini bukan waktu yang tepat bagi Trump untuk mengumumkannya. “ Setiap relokasi kedutaan Amerika ke Yerusalem harus merefleksikan status Yesrusalem sebagai kota suci bagi Yahudi, Kristen dan Muslim, “ ujar Rabbi Rick.

              Selain upaya para pemimpin negara-negara di dunia untuk turut dalam perdamaian Israel-Palestina, tidak kalah pentingannya para pemimpin rohani atau spiritual bersatu padu dan saling bersinergi untuk tercapainya perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah lainnya. Walaupun dalam resolusi PBB tidak terbetik sama sekali bahwa urusan Israel-Palestina ini adalah konflik agama. Namun secara faktanya tiga umat yaitu Islam , Yahudi dan Nasrani mempunyai kepentingan bersama.

             Tentu menjadi penilaian tersendiri jika suatu negara atau Lembaga gerakan sipil ingin menjadi mediator perdaimaian. Seberapa besar dan andilnya yang sudah dilakukan selama ini dalam penegakan HAM dan kemanusiaan.

             Indonesia sebagai suatu negara musti berkaca diri jika ingin menjadi mediator perdamaian. Kasus-kasus pelanggaran HAM di dalam negeri masa lalu maupun yang terbaru hendaknya diselesaikan. Pengungsi warga Muslim Ahamdiyah Lombok, Mataran. Pengungsi Warga Muslim Syiah Sampang, Madura. Penutupan rumah-rumah ibadah atas nama elemen masyarakat atau pemerintah hendaknya menjadi perhatian khusus. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang menjadi PR pemerintah dalam penegakan HAM dan intoleransi yang musti diselesaikan di Indonesia.

            Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras ) Yati Andriyani dalam laporan tahunannya 2017 mengrilis : Penanganan perkara hak asasi manusia ( HAM ) selama tiga tahun pemerintahan Prisiden Joko Widodo atau Jokowi masih buruk . Tak hanya pemyelesaian kasus HAM masa lalu, kondisi penegakkan HAM juga memprihatinkan.

             Kaburo maqtan ‘indallahi antaquuluu maa laa taf ‘aluun, Allah sebel kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak mengerjakan.

*Darisman Broto Aktifis Ahmadiyah Jakarta. 

Mobile : 081807335402

Email : mydarisman@yahoo.com 

Usai Diskusi penulis menerima cindera mata Buku Pancasila Rumah Bersama dari Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI ( Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia )Bung Sahat Martin Philip Sinurat 

Nutrilite Salmon Omega-3 Complex Mengandung Vitamin E 20,1 mg dan Salmon Oil yang mengandung Asam Lemak Omega 3 Esensial (180 mg EPA (Eicosapentaenoic Acid) dan 120 mg DHA (Docosahexaenoic Acid)) untuk membantu memelihara kesehatan. POM SI 044 512 011.Hubungi ; 08129307398